Analisis Pemberlakukan Opsen Pajak Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengenai pemberlakuan opsen Pajak Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana kinerja ekonomi kabupaten dan kota dapat meningkat pasca Dana Bagi Hasil yang langsung diterima kabupaten kota sebagai salah satu sumber belanja modal. Metode analisis yang digunakan Ujin Beda (Uji-t). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara. Perubahan kebijakan terkait Dana Bagi Hasil yang langsung disetorkan ke kabupaten kota berdampak signifikan pada alokasi belanja modal dan tidak signifikan meningkatkan kinerja ekonomi kabupaten kota di Maluku Utara. Hasil analisis juga terkonfirmasi bahwa meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum memberi kontribusi yang positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Afonso, A., Montes, A. P., & Domínguez, J. M. (n.d.). CESifo Working Paper no. 11333.
Akhadi, I. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA. E-Jurnal Akuntansi TSM, 3(2). https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120
Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia, Gómez, C., Melo-Becerra, L., Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia, Zárate-Solano, H., & Central Bank of Colombia, Bogotá, Colombia. (2024). Firms’ Responses to Changes in Corporate Income Tax Rates: A Retrospective of Colombia’s Tax Reforms. Journal of Tax Reform, 10(2), 417–434. https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.176
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. LAW REFORM, 15(1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Duasa, J. (2018). MEASURING THE OPTIMAL GOVERNMENT SIZE THAT CONTRIBUTE TO ECONOMIC GROWTH OF THE MUSLIM COUNTRIES. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7(1), 1. https://doi.org/10.22373/share.v7i1.2298
Enders, W. (2015). Applied econometric time series (Fourth edition). Wiley.
Fadli, F. (2016). ANALYSIS OF DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF FISCAL DECENTRALIZATION ON REGIONAL DISPARITY (CASE STUDY OF PROVINCES IN EASTERN AND WESTERN OF INDONESIA, 2006-2015). Journal of Indonesian Applied Economics, 6(2), 208–228. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.02.5
Finrely, C. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. 6(2).
Gujarati, D. N. (2003). Basic econometrics (4th ed). McGraw Hill.
Herni Sunarya & Zainal Arifin Pua Geno. (2024). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang, 11(1), 37–49. https://doi.org/10.59098/ja-umk.v11i1.1723
Kamara, A. K., & Kamara, S. (2023). The Impact of Tax Strategies on Revenue Mobilization in Sierra Leone. OALib, 10(08), 1–31. https://doi.org/10.4236/oalib.1110307
Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024a). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 962. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825
Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024b). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 962. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825
Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022. (n.d.).
Syauqiyah, S. (2024). ANALYSIS OF TAX OPEN POLICY IN INDONESIA. . . COSTING.
UU Nomor 34 Tahun 2000. (n.d.).
Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial Distress of Local Government: A Study on Local Government Characteristics, Infrastructure, and Financial Condition. GLOBAL BUSINESS FINANCE REVIEW, 22(2), 34–47. https://doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.2.34
Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 4(2), 100. https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639